Monthly Archives: April 2013

Mendikbud: Siswi Hamil Juga Berhak Dapat Pendidikan

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh tidak sepakat dengan adanya pelarangan bagi siswi hamil untuk mengikuti Ujian Nasional (UN). Menurut Nuh, pendidikan diperuntukan bagi siapapun tanpa melihat kondisi yang dialami siswa.

“Pendidikan itu hak setiap orang, education for all. Oleh karena itu jangan dibatasi untuk memperoleh pendidikan karena persoalan status, entah status menikah atau belum menikah, status kaya miskin. Jangan itu menjadi hambatan untuk mendapatkan hak sekolah,” ujar Nuh, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Nuh bahkan meminta agar pihak sekolah memikirkan ulang apa ruginya mengikutsertakan siswi yang tengah hamil dalam UN. Lagipula menurutnya, hal itu merupakan sikap diskriminasi bagi siswi hamil, sementara pria yang menghamili tetap bisa melanjutkan sekolah.

“Tolong dipikirkan lagi apa sih ruginya arek-arek meteng, arek-arek hamil itu sekolah? Sekarang yang hamil enggak boleh sekolah, yang menghamili? Sudahlah yang gitu-gitu enggak usah, yang penting sekolah,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Nuh mengatakan pihaknya akan segera memberikan teguran kepada Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang melakukan pelarangan itu.

“Kita ingatkan kepala dinasnya, sekolah itu hak dasar, jangan sampai gara-gara hamil, apalagi ada suaminya,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait menyebutkan ada sekira 22 siswa yang terancam tidak bisa mengikuti UN tingkat SMP dan SMA.

Mereka terancam tak bisa mengikuti UN dengan beragam pelanggaran tata tertib, seperti hamil, menikah dini, terjerat narkoba dan lainnya. 22 siswa yang dilarang mengikuti UN itu berasal dari seluruh Indonesia, antara lain Wayngapu, Sumba timur, NTT, Payakumbuh, Padang, Sumatera Barat; Sibolga, Sumatera Utara; Makassar, Sulawesi Selatan, dan Tangerang, Banten.(ade)

sumber : Okezone.com

DPR Anggap Kurikulum Baru Hanya Kepentingan Proyek

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI menyorot anggaran pengadaan buku sekitar 72,8 juta eksemplar untuk kurikulum baru seharga Rp 1,2 triliun, tapi juga anggaran pelatihan guru.

Menurut Herlini, sudah menjadi rahasia umum bahwa kurikulum baru sarat akan kepentingan proyek semata. Bahkan untuk pelatihan guru, banyak pihak mengait-ngaitkan dengan kepentingan Pemilu 2014.

“Kurikulum baru tidak lebih dari ajang proyek buku. Kita akan lihat  2 Mei 2013 ini, berapa eksemplar posisi akhir buku penunjang Kurikulum 2013 yang dibutuhkan, dan siapa saja pemegang tendernya nanti?� kata politisi PKS itu, Selasa (2/4).

Herlini sendiri juga mempertanyakan online casino efektivitas pelatihan guru yang dianggarkan Rp 1,09 triliun dalam APBN 2013. Apalagi program ini pun diklaim Kemdikbud sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

“Jika sebagian kelompok masyarakat menghubung-hubungkan dengan kepentingan 2014, ini harus dijawab Kemdikbud di lapangan, berupa transparansi dan akuntabilitas pelaksanaanya,” pinta Herlini.

Ia mencontohkan rencana Bimtek/Diklat guru untuk kurikulum 2013, ada sekitar 690 ribu guru dan kepala sekolah se-Indonesia yang dibidik sebagai pesertanya. Rencana setiap peserta akan dilkasih bantuan dana sekira Rp 500 ribu/peserta.

Belum lagi biaya operasional penyelenggaraannya yang bervariasi nominalnya. Bahkan pelatihan ini akan berlanjut hingga 2014. “Jadi wajar jika muncul sikap masyarakat minta diawasi KPK. Apalagi tadi saya bilang, tidak ada laporan pelatihan guru terkait kurikulum yang rame-rame seperti ini,� pungkas Herlini.(fat/jpnn)

sumber : JPNN.com

MK: Sarjana Non-Kependidikan Boleh Jadi Guru

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sarjana di luar jurusan pendidikan tetap bisa menjadi guru. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materil Pasal 8, 9, dan 10 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di gedung MK, kemarin.

Gugatan itu diajukan oleh tujuh orang mahasiswa jurusan ilmu kependidikan yang berasal tujuh kampus berbeda. Mereka merasa mendapat perlakuan diskriminatif karena harus bersaing dengan sarjana di luar jurusan kependidikan untuk menjadi guru.

Mereka mendalihkan telah dididik secara khusus dalam jurusan ilmu pendidikan dan mempunyai kemampuan berbeda dibanding dengan sarjana lain. Karena aturan itu, para sarjana ilmu kependidikan merasa lebih berat peluangnya menjadi guru.

Hakim konstitusi Muhammad Alim mengatakan, dasar gugatan yang digunakan para penggugat, yaitu Pasal 28H UUD 1945, sangat tidak relevan. Dalam pasal tersebut, ketentuan adanya jaminan hak atas perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan justru bertolak belakang dengan keinginan penggugat.

“Permintaan agar hanya sarjana pendidikan saja yang boleh menjadi guru, sangat tidak mendasar,” kata Alim. Ia menyatakan, secara khusus, Pasal 28H UUD 1945 merupakan pasal yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari program afirmatif bagi warga negara. Sehingga, setiap warga tertentu agar memperoleh kemajuan yang sejajar dengan warga negara yang lain ditujukan dengan maksud memiliki kesempatan yang sama.

Menurut mahkamah, Alim melanjutkan, hak untuk menjadi guru dengan sendirinya telah dibatasi justru dalam pasal yang diajukan oleh penggugat, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU Guru dan Dosen. Alhasil, seseorang yang bukan lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tidak secara serta merta bisa menjadi guru jika tidak memenuhi aturan.

Sumber ; repubika.co.id

13 April Posko UN Kemdikbud Dibuka

 

Jakarta — Terkait dengan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2012/2013 yang dimulai tanggal 15 April 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan membuka posko UN mulai tanggal 13 April 2013. “Ada empat posko UN yang dipersiapkan, yaitu posko UN PIH, BSNP, Inspektorat Jenderal, dan Balitbang,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, Khairil Anwar Notodiputro, saat memberikan pembekalan petugas posko UN Pusat Informasi dan Humas (PIH), di Jakarta, hari ini Rabu (3/4/2013).

Mengingat ada cukup banyak perbedaan antara pelaksanaan UN tahun ini dengan tahun sebelumnya, Khairil memandang perlunya pembekalan kepada petugas posko UN sangat penting dilaksanakan. PIH Kemdikbud hari ini melaksanakan pembekalan kepada petugas yang nantinya akan melayani masyarakat melalui posko UN.

Posko UN Kemdikbud dibuka untuk melayani pertanyaan-pertanyaan, pengaduan, saran-saran, dan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan UN. “Untuk posko UN PIH, dibuka dari pukul 7.00 hingga 16.00,” ujar Ibnu Hamad, Kepala Pusat Informasi dan Humas.

Masyarakat dapat bertanya ataupun menyampaikan aspirasi mengenai UN melalui berbagai media seperti telepon, pesan singkat atau SMS, email, atau datang langsung ke posko UN Kemdikbud. Nomor telepon dan email posko UN akan diumumkan dalam waktu dekat, ujar Ibnu Hamad. (NW)

sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1184