Category Archives: Pendidikan

Kemdikbud Akan Selenggarakan Konvensi Nasional Pendidikan

Jakarta — Berbagai pandangan mengenai ujian nasional (UN), baik yang pro maupun kontra, menjadi dasar bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengadakan Konvensi Nasional Pendidikan. Selain akan membahas isu UN, Konvensi Nasional Pendidikan juga akan membahas isu-isu lain di dunia pendidikan yang sifatnya nasional.

Dalam jumpa pers usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjelaskan, konvensi nasional tersebut juga akan membahas Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Nanti di akhir konvensi ada kesepakatan nasional tentang isu-isu nasional, termasuk UN,” katanya di Plasa Insan Berprestasi, kamis (2/5).

Menurut rencana, Konvensi Nasional Pendidikan akan diselenggarakan pada bulan September 2013. Kemdikbud akan mengundang berbagai pihak yang memiliki perhatian di dunia pendidikan. Di antaranya organisasi profesi guru, pengamat pendidikan, serta dari internal kementerian.

“Kita akan mulai dari analisis kondisi sekarang. Termasuk siapa saja narasumbernya, undangan, sehingga masing-masing punya posisi dan pandangan akademik,” jelas Mendikbud.

Ia menambahkan, usai tercapai kesepakatan nasional dalam konvensi tersebut, diharapkan tidak akan lagi pro-kontra berkepanjangan mengenai isu-isu nasional di dunia pendidikan. (DM)

Mendikbud: Siswi Hamil Juga Berhak Dapat Pendidikan

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh tidak sepakat dengan adanya pelarangan bagi siswi hamil untuk mengikuti Ujian Nasional (UN). Menurut Nuh, pendidikan diperuntukan bagi siapapun tanpa melihat kondisi yang dialami siswa.

“Pendidikan itu hak setiap orang, education for all. Oleh karena itu jangan dibatasi untuk memperoleh pendidikan karena persoalan status, entah status menikah atau belum menikah, status kaya miskin. Jangan itu menjadi hambatan untuk mendapatkan hak sekolah,” ujar Nuh, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Nuh bahkan meminta agar pihak sekolah memikirkan ulang apa ruginya mengikutsertakan siswi yang tengah hamil dalam UN. Lagipula menurutnya, hal itu merupakan sikap diskriminasi bagi siswi hamil, sementara pria yang menghamili tetap bisa melanjutkan sekolah.

“Tolong dipikirkan lagi apa sih ruginya arek-arek meteng, arek-arek hamil itu sekolah? Sekarang yang hamil enggak boleh sekolah, yang menghamili? Sudahlah yang gitu-gitu enggak usah, yang penting sekolah,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Nuh mengatakan pihaknya akan segera memberikan teguran kepada Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang melakukan pelarangan itu.

“Kita ingatkan kepala dinasnya, sekolah itu hak dasar, jangan sampai gara-gara hamil, apalagi ada suaminya,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait menyebutkan ada sekira 22 siswa yang terancam tidak bisa mengikuti UN tingkat SMP dan SMA.

Mereka terancam tak bisa mengikuti UN dengan beragam pelanggaran tata tertib, seperti hamil, menikah dini, terjerat narkoba dan lainnya. 22 siswa yang dilarang mengikuti UN itu berasal dari seluruh Indonesia, antara lain Wayngapu, Sumba timur, NTT, Payakumbuh, Padang, Sumatera Barat; Sibolga, Sumatera Utara; Makassar, Sulawesi Selatan, dan Tangerang, Banten.(ade)

sumber : Okezone.com

DPR Anggap Kurikulum Baru Hanya Kepentingan Proyek

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI menyorot anggaran pengadaan buku sekitar 72,8 juta eksemplar untuk kurikulum baru seharga Rp 1,2 triliun, tapi juga anggaran pelatihan guru.

Menurut Herlini, sudah menjadi rahasia umum bahwa kurikulum baru sarat akan kepentingan proyek semata. Bahkan untuk pelatihan guru, banyak pihak mengait-ngaitkan dengan kepentingan Pemilu 2014.

“Kurikulum baru tidak lebih dari ajang proyek buku. Kita akan lihat  2 Mei 2013 ini, berapa eksemplar posisi akhir buku penunjang Kurikulum 2013 yang dibutuhkan, dan siapa saja pemegang tendernya nanti?� kata politisi PKS itu, Selasa (2/4).

Herlini sendiri juga mempertanyakan online casino efektivitas pelatihan guru yang dianggarkan Rp 1,09 triliun dalam APBN 2013. Apalagi program ini pun diklaim Kemdikbud sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.

“Jika sebagian kelompok masyarakat menghubung-hubungkan dengan kepentingan 2014, ini harus dijawab Kemdikbud di lapangan, berupa transparansi dan akuntabilitas pelaksanaanya,” pinta Herlini.

Ia mencontohkan rencana Bimtek/Diklat guru untuk kurikulum 2013, ada sekitar 690 ribu guru dan kepala sekolah se-Indonesia yang dibidik sebagai pesertanya. Rencana setiap peserta akan dilkasih bantuan dana sekira Rp 500 ribu/peserta.

Belum lagi biaya operasional penyelenggaraannya yang bervariasi nominalnya. Bahkan pelatihan ini akan berlanjut hingga 2014. “Jadi wajar jika muncul sikap masyarakat minta diawasi KPK. Apalagi tadi saya bilang, tidak ada laporan pelatihan guru terkait kurikulum yang rame-rame seperti ini,� pungkas Herlini.(fat/jpnn)

sumber : JPNN.com

MK: Sarjana Non-Kependidikan Boleh Jadi Guru

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sarjana di luar jurusan pendidikan tetap bisa menjadi guru. Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materil Pasal 8, 9, dan 10 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di gedung MK, kemarin.

Gugatan itu diajukan oleh tujuh orang mahasiswa jurusan ilmu kependidikan yang berasal tujuh kampus berbeda. Mereka merasa mendapat perlakuan diskriminatif karena harus bersaing dengan sarjana di luar jurusan kependidikan untuk menjadi guru.

Mereka mendalihkan telah dididik secara khusus dalam jurusan ilmu pendidikan dan mempunyai kemampuan berbeda dibanding dengan sarjana lain. Karena aturan itu, para sarjana ilmu kependidikan merasa lebih berat peluangnya menjadi guru.

Hakim konstitusi Muhammad Alim mengatakan, dasar gugatan yang digunakan para penggugat, yaitu Pasal 28H UUD 1945, sangat tidak relevan. Dalam pasal tersebut, ketentuan adanya jaminan hak atas perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan justru bertolak belakang dengan keinginan penggugat.

“Permintaan agar hanya sarjana pendidikan saja yang boleh menjadi guru, sangat tidak mendasar,” kata Alim. Ia menyatakan, secara khusus, Pasal 28H UUD 1945 merupakan pasal yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari program afirmatif bagi warga negara. Sehingga, setiap warga tertentu agar memperoleh kemajuan yang sejajar dengan warga negara yang lain ditujukan dengan maksud memiliki kesempatan yang sama.

Menurut mahkamah, Alim melanjutkan, hak untuk menjadi guru dengan sendirinya telah dibatasi justru dalam pasal yang diajukan oleh penggugat, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU Guru dan Dosen. Alhasil, seseorang yang bukan lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tidak secara serta merta bisa menjadi guru jika tidak memenuhi aturan.

Sumber ; repubika.co.id

13 April Posko UN Kemdikbud Dibuka

 

Jakarta — Terkait dengan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2012/2013 yang dimulai tanggal 15 April 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan membuka posko UN mulai tanggal 13 April 2013. “Ada empat posko UN yang dipersiapkan, yaitu posko UN PIH, BSNP, Inspektorat Jenderal, dan Balitbang,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud, Khairil Anwar Notodiputro, saat memberikan pembekalan petugas posko UN Pusat Informasi dan Humas (PIH), di Jakarta, hari ini Rabu (3/4/2013).

Mengingat ada cukup banyak perbedaan antara pelaksanaan UN tahun ini dengan tahun sebelumnya, Khairil memandang perlunya pembekalan kepada petugas posko UN sangat penting dilaksanakan. PIH Kemdikbud hari ini melaksanakan pembekalan kepada petugas yang nantinya akan melayani masyarakat melalui posko UN.

Posko UN Kemdikbud dibuka untuk melayani pertanyaan-pertanyaan, pengaduan, saran-saran, dan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan UN. “Untuk posko UN PIH, dibuka dari pukul 7.00 hingga 16.00,” ujar Ibnu Hamad, Kepala Pusat Informasi dan Humas.

Masyarakat dapat bertanya ataupun menyampaikan aspirasi mengenai UN melalui berbagai media seperti telepon, pesan singkat atau SMS, email, atau datang langsung ke posko UN Kemdikbud. Nomor telepon dan email posko UN akan diumumkan dalam waktu dekat, ujar Ibnu Hamad. (NW)

sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1184

Klub Perpustakaan Indonesia Adakan Festival Mendongeng Nasional 2013

 

Jakarta —  Mendongeng merupakan kebiasaan turun temurun oleh leluhur sebagai pengantar tidur anak. Dongeng selalu mengandung nilai keteladanan, kebaikan dan kejujuran. Untuk menumbuhkan kembali kebiasaan mendongeng, Klub Perpustakaan Indonesia (KPI) mengadakan Festival Mendongeng Nasional 2013.

Festival ini ditujukan bagi para guru/pustakawan TK/RA, PAUD, SD, dan yang setara komunitas pecinta buku dan penulis cerita/dongeng anak, yang berusia 20 sampai dengan 35 tahun. Setiap peserta menyerahkan naskah dongeng hasil karyanya kepada panitia beserta biodata pribadi. Formulir biodata peserta dan leaflet festival ini dapat diunduh www.kemdikbud.go.id .

Peserta yang dapat mengikuti festival ini adalah peserta yang belum pernah berprofesi sebagai pendongeng dan atau menjadi pemenang lomba mendongeng. Naskah dan biodata peserta diterima panitia paling lambat 26 April 2013. Naskah dilampiri perangko yang masih berlaku senilai @ Rp3.000,- sebanyak 20 lembar buy cheap cialis online per peserta, atau uang pengganti perangko senilai Rp60.000 jika naskah dan biodata dikirim melalui e-mail.

Naskah dongeng yang diikutsertakan merupakan hasil karya tulis peserta. Naskah dapat berbentuk saduran dari buku cerita tentang Indonesia, karya penulis Indonesia, atau berlatar belakang budaya Indonesia. Naskah wajib mengandung nilai-nilai yang bersifat nasionalis, heroik, religius, atau humanis. Naskah diketik pada kertas ukuran folio maksimal dua halaman dengan ukuran huruf 12 pt, spasi 1,5. Dan jika naskah yang dibuat merupakan saduran, maka wajib dicantumkan sumber dan penulisnya.

Setelah penilaian naskah, juri akan menentukan 15 finalis. Para finalis tersebut akan dipanggil ke Jakarta pada 27-30 Mei 2013 untuk mengikuti acara final. 100 orang pertama yang mengirim naskah dongeng, akan diundang menghadiri seminar dan workshop tentang penulisan cerita anak dan mendongeng pada 28 Mei 2013 secara cuma-cuma. Pengumuman pemenang akan dilakukan pada 30 Mei 2013. Penghargaan kepada pemenang berupa piagam, uang, dan hadiah lain dari sponsor. (AR)

Alamat Panitia:

d.a Klub Perpustakaan Indonesia
Jl. Bendi Utama No. 3 Tanah Kusir
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
Telp. (021) 72794739, 98173480
e-mail: kpi@indo.net.id

sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1157

Publikasikan Tulisan di Asia Pacific Collaborative Education Journal

 

Jakarta —  Asia Pacific Collaboration education Journal  memberi kesempatan kepada para penulis dari negara-negara anggota APEC untuk membagi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan melalui ICT. Asia Pacific Collaboration education Journal (APCJ) merupakan jurnal daring yang diterbitkan oleh Institute of APEC Collabirative Education (IACE).

Publikasi di jurnal daring ini bisa menjadi peluang tulisan-tulisan dari Indonesia muncul di media internasional. Batas akhir penyerahan artikel adalah 30 April 2013. Untuk melihat contoh penulisan artikel pada APCJ, silakan klik www.acecjournal.org

Artikel terpilih akan diterbitkan pada bulan Juni 2013. Adapun topik yang dipilih untuk penulisan artikel meliputi empat aspek. pertama, tentang kolaborasi pendidikan internasional, kedua, tentang penelitian dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi, ketiga, topik lain yang berhubungan dengan pembelajaran menggunakan teknologi untuk kolaborasi pendidikan internasional. Dan yang keempat adalah tentang pengenalan kepada contoh praktis pada pendidikan umum, pendidikan tinggi, dan pendidikan sepanjang masa.

Artikel yang dibuat terdiri dari 4000 hingga 5000 kata, termasuk di dalamnya referensi umum. Artikel dibuat dengan menggunakan bahasa inggris. Abstraksi artikel sebanyak 100-150 kata. Artikel dapat dikirimkan ke:

Asia Pacific Collaborative education Journal
e-mail: jyeong2001@hanmail.net
Ph.D. Jinyeong, HEO
Assistant of editor
Mobile: 82-10-7711-8573
Office: 82-51-510-3861
Fax : 82-51-581-2965
web : www.acecjournal.org

sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1158

Buku Kurikulum 2013 Dicetak 28 April, Anggaran Sesuai RKA K/L

 

Jakarta—Implementasi kurikulum 2013 patut dilaksanakan dan didukung oleh anggaran kementerian yang sudah disiapkan di direktorat atau badan teknis.  Saat ini perrsiapan dalam implementasi kurikulum sudah lebih matang.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, buku yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kurikulum sudah selesai. Saat ini, kata dia, sedang menunggu hasil penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). “ Buku itu akan dicetak sekitar 28 April. Kami masih mengirimkan kepada berbagai pihak untuk memberikan masukan,” katanya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kurikulum antara Kemdikbud dengan Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (25/3/2013) malam.

Musliar mengatakan, sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat pada 13 maret yang lalu, Kemdikbud diminta menyelesaikan berbagai dokumen antara lain dokumen standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Menurut Musliar, dua dokumen telah selesai disusun, sedangkan dua lainnya dalam proses telaah. “Mudah-mudahan tidak lama lagi (selesai), sehingga tidak ada hal yang menghalangi pelaksanaan implementasi kurikulum pada Juli 2013,” katanya.

Pada paparannya Musliar menyampaikan, anggaran untuk implementasi kurikulum 2013 telah ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) Kemdikbud 2013. Dia menyebutkan, mata anggaran yang menyatakan tentang kurikulum sebanyak Rp 631 miilar, sedangkan dana pendukung sebanyak Rp 1,1 triliun. Adapun pos anggaran lainnya adalah dari dana alokasi khusus (DAK) sebanyak Rp 748 miliar. “Total anggaran sudah selesai semuanya. Anggaran yang diajukan Rp 2,491 triliun,” katanya.

Adapun terkait dana pendukung, pihaknya akan mengkonsultasikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini dilakukan agar implementasi kurikulum baru bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. “Yang digunakan untuk pendukung kurikulum ini adalah subset dari superset yang sudah disetujui. Induk besarnya sudah disetujui termasuk dalam Kepres. Yang digunakan subset di dalamnya karena namanya masih bersifat generik,” katanya.

Musliar mengemukakan, sebelumnya ada sejumlah versi terkait anggaran kurikulum 2013. Dia menyebutkan, versi pertama adalah versi “611” sebanyak Rp 611 miliar. Kemudian versi hasil keputusan rapat kerja pada 14 Desember 2013 sebanyak 684 miliar, dan versi Kepres No.37/2012 sebanyak Rp 1 triliun. “Versi ini ada bermacam-macam, tetapi semua ada dalam RKA K/L yang sudah disetujui. Jadi tidak keluar dari RKA K/L dan tidak merubah output dan point yang ada di dalamnya,” katanya. (ASW)

sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1160

Buku Kurikulum 2013 akan Siap Sesuai Jadwal

 

Jakarta — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan optimismenya bahwa urusan buku untuk kurikulum 2013 akan siap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. “Buku final yang siap cetak dijadwalkan selesai 2 Mei 2013, jadi kalau sekarang belum selesai ya nggak apa-apa, wongbelum jadwalnya,” ujarnya di hadapan sejumlah wartawan di ruang kerja Mendikbud, Senayan Jakarta, hari ini Jumat (22/03/2013).

Mendikbud menambahkan bahwa saat ini buku untuk kurikulum 2013 sedang memasuki proses pelelangan. Panitia pengadaan barang dan jasa untuk pencetakan dan distribusi buku kurikulum 2013 tersebut sudah dibentuk, dan sudah mulai bekerja. “Minggu depan, 25 April 2013 dijadwalkan pengumuman lelang melalui e-procurement,” kata Mendikbud.

Pada tanggal 2 Mei 2013 dijadwalkan sudah ada pemenang untuk pekerjaan tersebut, dan buku yang akan dicetak juga sudah siap, ujar mantan Menkominfo tersebut. “Pemenang lelang tersebut akan mengerjakannya selama 70 hari kerja, sehingga dijadwalkan 10 Juli sudah sampai ke tangan siswa,” katanya menambahkan.

Buku untuk kurikulum 2013 dibedakan menjadi dua jenis yaitu buku untuk guru dan buku untuk siswa. Buku untuk siswa akan dikirim ke sekolah oleh perusahaan pemenang lelang, sedangkan buku untuk guru akan dikirim ke dinas pendidikan.

Menteri Nuh juga menjelaskan buku untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dibiayai dari daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) Kemdikbud, sedangkan buku untuk sekolah menengah pertama (SMP) dari dana alokasi khusus (DAK) yang ditransfer ke provinsi. “Sabtu (23/3) ini dijadwalkan ada pertemuan dengan para kepala dinas membahas DAK untuk kurikulum 2013 ini,” ujar Mendikbud.  (NW)

sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1149

Mendikbud: Siapkan "Karpet Merah" Bagi Siswa Miskin Berprestasi

 

Jakarta — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengungkapkan adanya pergeseran yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan tinggi. Jika selama ini tingkat kemuliaan sebuah perguruan tinggi terletak pada banyaknya mahasiswa yang mampu secara ekonomi, maka sekarang dilihat dari berapa banyak siswa miskin yang belajar di kampus tersebut.

“Dalam bahasa kasarnya, sudah saatnya kita gelar karpet merah untuk adik-adik kita itu bisa masuk perguruan tinggi,” kata Mendikbud usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Chairul Tanjung Foundation dengan 16 rektor PTN, di Graha Utama Kemdikbud, Selasa (19/3).

Mendikbud mengatakan, Bidikmisi menjadi salah casino satu cara untuk membawa masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dengan kata lain, program ini untuk membeli masa depan dengan harga sekarang. Dari program ini diharapkan pemerintah dan negara hadir di tengah-tengah keluarga yang kehidupan ekonominya kurang. Ada tiga alasan mengapa Bidikmisi harus dijalankan. Pertama, alasan politik Undang-Undang. “Kalau PTN tidak melaksanakan, berarti melanggar perintah undang-undang”, kata Mendikbud.

Kedua, alasan tanggung jawab moral. Apa yang bisa dilakukan negara untuk masyarakat yang sudah lama tidak merasakan kebahagiaan. Dan ketiga, kata Mendikbud, adalah alasan keagamaan.”Kalau membiarkan kemiskinan merajalela, dosa hukumnya,” kata Mendikbud.

Untuk tahun ini, ada 350 ribu bangku perguruan tinggi disiapkan. Dan 20 persen minimal dari kuota tersebut berasal dari jalur Bidikmisi. “Berarti ada 70 ribu kuota bidikmisi,” tandasnya. (AR)

sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1138